BALAM POST

Berita Utama

Peristiwa

Showbiz


Foto

Video

  

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria, Pertanahan, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Pembangunan 3 Juta Rumah secara virtual bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan Kantor Gubernur, Senin (17/03/2025).

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial.

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai, serta Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz.

"Nota kesepahaman ini kami anggap penting, yang melibatkan unsur dari Kementerian ATR BPN kemudian Kementerian kehutanan, Kementerian Transmigrasi dan Badan Informasi Geospasial karena kita memerlukan kejelasan atau kepastian, tidak hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha," ucap Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Mendagri juga menyoroti bahwa saat ini masih banyak permasalahan yang menyangkut masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing.

"RTRW dan RDTR ini sangat krusial karena dia mengatur tentang posisi mana ruang hijau mana ruang pemukiman mana ruang untuk komersial. MOU ini menjadi pegangan pedoman untuk melakukan koordinasi di tingkat daerah masing-masing dengan BIG dan ATR BPN di daerah masing-masing supaya Kementerian kehutanan bisa segera menyusun segera RTRW dan RDTR yang belum selesai dan nanti Kementerian Transmigrasi juga memiliki program-program yang di akomodir di dalam RTRW maupun RDTR-nya sehingga ketika program dieksekusi oleh Menteri Transmigrasi sudah sesuai dengan tata ruang daerah masing-masing," lanjutnya.

Sementara itu, terkait Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini adalah program terbesar yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

"Program ini sudah diluncurkan tanggal 10 Februari kemarin. Ini adalah program terbesar yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mengingat jangkauannya ke 280 juta masyarakat Indonesia," ucapnya. 

Dengan besarnya jangkauan program tersebut, Budi berharap Gubernur sebagai Kepala Daerah dapat mendukung pelaksanaan serta mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG dengan mempercepat pelaksanaan PKG di Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan; Melakukan sosialisasi masif dalam mendukung pelaksanaan PKG: Mewajibkan setiap pegawai Pemda Prov untuk melakukan PKG; Menyediakan buffer pemenuhan kebutuhan BMHP PKG bagi Kab/Kota di wilayahnya; dan Melakukan kunjungan kerja terhadap pelaksanaan PKG di wilayahnya.

"Masyarakat kita harus dijaga tetap sehat, jangan nunggu sampai sakit baru diobati. Tugasnya Menteri Kesehatan, Kepala daerah, Dinas Kesehatan menjaga masyarakatnya sehat, bukan hanya mengobati pada saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit," tegas Budi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Sri Haryati menekankan bahwa dalam mengimplementasikan Pembangunan 3 Juta Rumah juga diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah.

"Kami mendorong agar seluruh pemerintahan daerah baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota untuk dapat menginformasikan kepada kami, kepada Kementerian Dalam Negeri terkait rencana pembangunan dan renovasi rumah yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini," pintanya.

Selain itu, Sri juga mendorong pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

"Selain itu, ada pembangunan rumah swadaya artinya kita dengan berbagai kemudahan yang ada kita mendorong agar masyarakat juga dapat yang memang mampu untuk melakukan pembangunan rumah secara swadaya itu juga untuk dapat kita dorong tentu indikatornya adalah penerbitan PBG-nya maka dari itu kami dalam kesempatan ini juga mendorong agar seluruh pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pentingnya memiliki PBG," tegasnya.

Mendukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang telah disampaikan oleh Menkes, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah yang hadir untuk memasifkan Progam Pemeriksaan Gratis di Provinsi Lampung.

"Kalau perlu ketika mereka (ASN dan non-ASN) ulang tahun diberikan izin untuk pemeriksaan gratis, ini juga disosialisasikan kepada daerah kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama," tegasnya.

  

Pemprov Lampung Mulai Cairkan THR bagi ASN, PPPK, dan Tenaga Non-ASN

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga non-ASN. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (17/3/2025).

Gubernur menyatakan bahwa pencairan THR akan dimulai pada 18 Maret 2025, mencakup THR Gaji dan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan total anggaran sebesar Rp125 miliar. Dana ini dialokasikan untuk 12.980 PNS dan 6.298 PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu, sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga non-ASN, pemerintah juga telah mengalokasikan Tunjangan Keagamaan sebesar Rp7,194 miliar untuk 3.128 tenaga non-ASN. Langkah ini merupakan wujud apresiasi serta komitmen Pemprov Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, sekaligus mendorong daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru.

"Dengan adanya pencairan ini, kami berharap ASN dan tenaga non-ASN dapat merasakan manfaat yang nyata, baik dari sisi ekonomi maupun kebahagiaan keluarga. Selain itu, ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Proses pencairan THR ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi oleh perangkat daerah sebelum diusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi lebih lanjut. Setelah itu, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai.

Gubernur menegaskan bahwa pencairan THR akan bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam menyelesaikan verifikasi dan pengajuan usulan pencairan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh instansi terkait dapat segera menyelesaikan proses administrasi agar pegawai dapat menerima haknya tepat waktu.

"Pencairan THR ini diharapkan tidak hanya membantu kesejahteraan pegawai tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan perputaran uang di masyarakat menjelang hari raya," tutupnya. 

  

Safari Ramadhan di Kota Metro, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Serahkan Bantuan Sembako, Mesin Jahit, dan Alat Bantu Disabilitas

Kota Metro - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyerahkan bantuan paket sembako, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan alat bantu Disabilitas, di Desa Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Kamis  (13/03/2025).

Penyerahan bantuan tersebut, merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadan 1446 Hijriah Pemerintah Provinsi Lampung, di Bumi Sai Wawai.

Dalam Safari Ramadan itu, turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada, dan pejabat Pemprov Lampung, serta Pemerintah Daerah setempat.

Adapun bantuan yang diserahkan sebanyak 50 paket sembako, 5 Mesin Jahit untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube), 2 kursi roda 2, 1 tongkat Kruk, 1 tripot, dan 2 alat bantu dengar.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas serta membantu masyarakat kurang mampu.

Maryono, salah satu penerima bantuan tongkat kruk, yang merupakan penyandang disabilitas fisik, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Saat penyerahan bantuan tersebut, Maryono juga langsung menyampaikan permohonannya agar bisa mendapat bantuan kaki palsu, kepada Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza.

Permintaannya pun lantas di sambut baik oleh Batin Wulan (sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Lampung), yang pada saat penyerahan bantuan juga didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si, langsung di respon cepat.

"Terima kasih bu atas bantuannya, kaki saya sebelah kanan sudah sejak 2013 diamputasi, karena penyakit kanker," ujar Maryono bercerita kisahnya, dengan Ketua TP PKK Lampung.

Mendengar kisahnya itu, lantas Ibu Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan, jika dirinya akan diberikan juga bantuan lainnya berupa kaki palsu, supaya bisa beraktivitas lebih baik lagi.

"Iya pak nanti Insya Allah ada bantuan lagi kaki palsu ya, semangat y pak ya," ujar Batin Wulan.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si, merespon cepat dan mengiyakan, jika pak Maryono, segera mendapatkan bantuan kaki palsu.

"Iya Pak Maryono, nanti segera kita ukur kakinya biar pas sesuai ukurannya," ujar Kadissos Lampung, Aswarodi.

Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat serta meringankan beban keluarga mereka.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan warga yang membutuhkan.


  

Mantapkan Kesiapan Angkutan Lebaran 1446H, Gubernur Rahmat Mirzani Gelar Pembahasan Bersama Mendagri dan Menhub

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Rapat Pembahasan Kesiapan Operasional Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perhubungan RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (13/03/2025).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kesempatan tersebut  memaparkan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2025/1446 H.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dalam keterangan pers usai Rapat Pembahasan Kesiapan Operasional Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H, mengungkapkan bahwa kunjungannya bersama Mendagri ke Provinsi Lampung adalah untuk berkoordinasi berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan lebaran.

"Lampung adalah salah satu wilayah yang akan banyak pergerakan daripada arus mudik lebaran. Kami ingin memastikan kesiapan dari Provinsi Lampung dalam menghadapi angkutan lebaran," ucapnya.

"Pada intinya kami ingin memastikan nanti pada saat pelaksanaan angkutan lebaran masyarakat bisa terlayani secara baik. Mereka bisa pulang kampung dengan aman, nyaman dan selamat begitu juga ketika mereka kembali," sambungnya.

Menhub juga menegaskan bahwa layanan eksekutif di pelabuhan penyeberangan Bakauheni akan ditiadakan selama mudik lebaran.

"Terminal eksekutif akan ditiadakan, semuanya akan menjadi reguler jadi tidak lagi ada eksekutif itu untuk mengantisipasi flow daripada para pengguna feri sehingga semua Dermaga akan diberlakukan sama. Kapal juga reguler semua, tidak ada kapal eksekutif," tegasnya.

Dudy menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan lebih kurang 40 kapal feri, dimana dalam pemberangkatan juga akan disiapkan Basarnas untuk mendampingi kapal feri dalam perjalanannya.

"Kapal Feri yang kami siapkan sekitar kurang lebih 40 feri kemudian ada juga backup nanti apabila ada kendala pada feri-feri yang akan diberangkatkan. Kemudian kami juga menyiapkan Basarnas kemudian kapal patroli untuk mendampingi Ferry tersebut sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dalam berpergian," jelasnya.

Menhub menegaskan bahwa pemudik merupakan prioritas yang harus menjadi perhatian sebagai pengguna berbagai moda transportasi pada momen hari raya, sehingga diperlukan penanganan untuk kelancaran perjalanan.

"Lebaran memang prioritasnya adalah memang para pemudik. Kami tidak akan mentoleransi apabila terjadi kemacetan, jadi kami mengharapkan pengertian dari para pengusaha bahwa event lebaran ini adalah event masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum maupun pribadi sehingga perlu dijamin bahwa kelancaran itu memang menjadi prioritas kami," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kunjungannya bersama Menhub ke Provinsi Lampung dilakukan melalui perjalanan darat untuk memastikan kesiapan jalur darat menjelang lebaran.

"Tadi kami dengan bapak Menhub mengecek mulai dari titik pelabuhan merak kemudian Bakauheni. Dibawah kewenangannya beliau sebagai Menteri Perhubungan, beliau sudah mengecek semua dan kemudian tadi kapal juga kita melihat, Alhamdulillah cuacanya baik, datar sekali seperti di danau, di kolam. Salah satu hambatan selama ini memang arus untuk penyebrangan ini adalah itu karena cuaca. Kita berdoa semoga cuacanya seperti tadi," ucapnya.

Mendagri juga menjelaskan bahwa mulai tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 7 April 2025 akan diberlakukan Work From Anywhere (WFA) bagi seluruh pegawai negeri, ASN dan BUMN baik di pusat maupun di daerah.

"Work from anywhere ini kan berlaku mulai dari tanggal 24 maret sampai dengan 7 april. Work from anywhere ini berarti jangan sampai ada yang kosong, jadi layanan publik harus tetap jalan, jadi para pimpinan harus mengatur stafnya masing-masing. Siapa yang harus masuk, gantian gitu, sebelum lebaran separuh, setelah lebaran juga separuhnya lagi. Harus diatur. Layanan publik tidak boleh terganggu," tegasnya.

Mendagri dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengendalikan inflasi di daerahnya.

"Untuk lampung sendiri inflasinya minus 0,02% jadi relatif terkendali. Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung, bupati walikota dan semua stakeholder, suplai cukup. Lampung adalah salah satu sentra produksi akan cukuplah untuk lebaran bahkan ke depannya yang penting jaga distribusinya supaya lancar jangan sampai terlambat termasuk juga koordinasi dengan para distributor jangan sampai menimbun barang dan apabila terjadi, hal itu harus ditindak," tegasnya. 

  

Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Bangun Infrastruktur, Gubernur Rahmat Mirzani Awali Perbaikan Jalan di Kabupaten Pringsewu

Pringsewu –- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu, Rabu (12/03/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur secara resmi memulai perbaikan jalan di Ruas Jalan Kalirejo, Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu. 

Perbaikan ruas jalan ini mencakup panjang 3,3 kilometer dengan lebar jalan 6 meter. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyatakan bahwa momen Ramadan yang penuh berkah ini menjadi saat yang bersejarah bagi dirinya sebagai Gubernur Lampung.

"Ini adalah langkah besar dalam mewujudkan janji-janji kerja kami kepada masyarakat Lampung. Acara ini bukan hanya simbol dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga awal dari komitmen kami untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat," ujar Gubernur.

Gubernur juga menegaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan elemen utama dalam mendukung berbagai program kerja, baik yang diusung oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, serta meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan produktif," tambahnya.

Sementera itu Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, dalam laporannya menyampaikan bahwa di Kabupaten Pringsewu terdapat tiga ruas jalan provinsi dengan total panjang 40,24 km, di mana kondisi kemantapan jalan mencapai 74,6 persen. Tahun ini, selain proyek perbaikan Ruas Jalan Kalirejo, pemerintah juga akan menangani perbaikan jalan Pringsewu-Pardasuka sepanjang 5,3 km dengan anggaran sebesar Rp6,48 miliar.

Sebagai simbol dimulainya pembangunan, Gubernur Mirza secara langsung melakukan pemadatan jalan menggunakan alat berat. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap infrastruktur yang lebih baik, khususnya bagi warga Desa Rejosari, Kecamatan Pringsewu.

 

  

Dampingi Kunjungan Kerja Komisi XII DPR-RI, Gubernur Rahmat Mirzani Pastikan Kesiapan Distribusi Energi dan Pasokan Listrik di Provinsi Lampung

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Integrated Terminal Panjang bertempat di Pertamina TBBM Panjang, Rabu (12/03/2025).

Menyambut baik kunjungan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal  menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Komisi XII DPR RI dalam memastikan kesiapan distribusi dan pasokan listrik di Provinsi Lampung.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XII DPR RI di Provinsi Lampung. Saya berterima kasih atas apresiasi dan kepeduliannya dalam memastikan kesiapan distribusi energi, khususnya BBM dan LPG 3 kg, serta pasokan listrik di Provinsi Lampung," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza menerangkan bahwa secara historis, inflasi tertinggi di Provinsi Lampung ini dialami di masa lebaran, sehingga apabila provinsi Lampung dapat menjaga Inflasi selama di bulan Ramadan maka setelahnya inflasi Lampung kedepan akan stabil.

"Komoditas kami rata-rata pertanian, jadi begitu inflasi sedikit, rentan terhadap tingkat pendapatan masyarakat jadi kami selalu sangat menjaga di posisi di bulan Ramadan seperti ini," lanjutnya.

Menurut Mirza, kebijakan kenaikan harga gabah dan jagung atas instruksi Presiden Prabowo juga sangat bermanfaat bagi petani di Provinsi Lampung.

"Lebaran tahun ini mungkin sangat spesial di provinsi Lampung karena produksi padi kami nomor 5 di Nasional dan nomor 2 di Sumatera, jadi salah satu provinsi yang sangat mendapat manfaat dari kebijakan itu adalah provinsi Lampung dimana para petani mendapatkan kenaikan pendapatan dibanding sebelumnya," ucapnya.

Dengan manfaat yang dirasakan oleh para petani tersebut, juga diperlukan upaya agar tidak terjadi lonjakan harga di sektor yang tidak terkait di masyarakat.

"Tingkat konsumtifitas di desa naik, di kecamatan naik, yang kita takutkan yang nggak ada hubungannya, harga gas naik maka saya bersama kepala daerah lain, kami sama-sama mengawasi bagaimana harga-harga sembako sama harga gas tidak naik terlalu tinggi di daerah-daerah," jelasnya.

Mirza juga mengungkapkan bahwa koordinasi antara pemerintah bersama stakeholder terkait merupakan salah satu cara yang sangat solutif dalam menangani lonjakan kenaikan harga ditingkat pengecer.

"Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Pertamina, saat itu juga buat satgas bersama dengan ESDM kita langsung operasi pasar di kecamatan desa setempat, sehingga spekulannya di tingkat pengecer itu langsung turun harganya dan itu saya rasa sangat efektif ada satu tim yang berkoordinasi baik antara Pertamina dengan kabupaten setempat langsung diturunkan saat itu juga sehingga tidak ada kesempatan orang berspekulasi," lanjutnya.

Gubernur Mirza kembali menegaskan pentingnya untuk mengendalikan Inflasi di bulan Ramadan, karena hal ini dapat menggambarkan keadaan inflasi Lampung  kedepannya.

"Ramadan ini sangat penting ketika kita bisa mengendalikan inflasi di bulan Ramadan maka setelah bulan Ramadan sampai tahun depannya provinsi Lampung akan baik-baik saja secara harga," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Putri Zulkifli Hasan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki urgensi dalam memastikan ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi yang lancar dan tepat sasaran, terutama menjelang hari raya idul Fitri 1446 Hijriah.

"Provinsi Lampung dengan letak geografisnya strategis sebagai gerbang utama transportasi menuju provinsi lain di Sumatera tentu memiliki urgensi tinggi dalam memastikan ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi yang lancar dan tepat sasaran, terutama menjelang hari raya idul Fitri 1446 Hijriyah," ucapnya.

Menurut Putri, peningkatan pengawasan menjadi kunci untuk menjamin pasokan yang cukup bagi masyarakat, mencegah kelangkaan serta menghindari spekulasi harga yang dapat merugikan konsumen. 

"Pengawasan terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG bersubsidi harus diperkuat guna memastikan distribusi dapat berjalan optimal sebelum, saat dan setelah perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah," tegasnya 

"Selain itu, penting untuk menjamin penyaluran yang tepat sasaran mengantisipasi lonjakan konsumsi serta mencegah adanya oknum-oknum ataupun praktik-praktik penyimpangan baik dari penyimpangan harga, penimbunan stok yang tentu dapat mengganggu kuota distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah," sambungnya.

Putri juga menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI juga mendorong peningkatan koordinasi Pertamina Patra Niaga melalui peluncuran Satgas Ramadan dan idul Fitri (RAFI) 2025 dengan lembaga-lembaga terkait seperti BPH migas, kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM Provinsi, dan Hiswana Migas.

"Kolaborasi ini tentu menjadi penting bagi kita semua agar memastikan pengawasan berjalan dengan ketat, serta menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang terjadi untuk melindungi hak-hak masyarakat atas energi bersubsidi yang adil dan merata," tegasnya.

Melalui kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI, Putri juga menegaskan bahwa kecukupan pasokan BBM dan LPG bersubsidi bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.

"Pasokan BBM dan LPG bersubsidi bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan pengawasan dan persiapan yang maksimal kami berharap kebutuhan energi selama periode bulan Ramadan hingga idul Fitri dapat terpenuhi dengan baik mendukung kelancaran aktivitas masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial khususnya di provinsi Lampung," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Risiko PT. Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo menyampaikan bahwa momen Idul Fitri yang akan terjadi dalam waktu dekat akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dari sektor bahan bakar minyak maupun dari LPG.

"Wilayah regional Sumatera Bagian Selatan ini memang menjadi sangat krusial apalagi apabila dihubungkan dengan kegiatan Ramadan dan Idul Fitri. Menyambut kedatangan hari raya idul Fitri yang tentunya akan diikuti dengan kegiatan mudik yang implikasinya akan meningkatnya kebutuhan masyarakat dari sektor bahan bakar minyak maupun LPG. Karena wilayah sumatera bagian selatan ini menjadi Hub yang akan dilewati arus mudik, tentunya ini menjadi sangat krusial bagi kita semuanya," ucapnya.

Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, Rahman menyampaikan bahwa PT. Pertamina Patra Niaga telah membentuk satgas yang juga memprediksi kenaikan yang akan terjadi.

"Khususnya di gasoline Sumatera Bagian Selatan di angka 15,5% dari kondisi normal, gasoline itu artinya Pertamax, Pertalite, dan juga Pertamax turbo. Sementara untuk jenis gasoil untuk solar, dex dan juga dex lite itu justru mengalami penurunan sekitar 9,5% karena memang kegiatan aktivitas ekonomi khususnya kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan industri mengalami penurunan sehingga aktivitas-aktivitas itu berdampak penurunan di gasoil," jelasnya 

"Untuk LPG estimasi kami di angka 7,7% peningkatan di masa satgas ini. Untuk avtur ini menjadi penting karena tentunya moda transportasi yang sangat preferable dari jawa menuju Sumatera adalah pesawat, tentu kenaikannya cukup tinggi di 23,9%," sambungnya.

Dengan hasil prediksi tersebut, Rahman juga mengungkapkan Pertamina juga melakukan antisipasi melalui meningkatkan ketahanan stok masing-masing lokasi.

"Dengan angka-angka itu kami mempersiapkan untuk kenaikan tersebut dengan meningkatkan ketahanan stok di masing-masing field terminal," pungkasnya.

 

  

Safari Ramadan di Tanah Kelahiran, Wagub Jihan Nurlela Ajak Masyarakat Tingkatkan Iman dan Taqwa

 

Lampung Timur,--- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid At - Taqwa dusun 15 desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Selasa (11/03/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir dalam rangkaian kegiatan safari ramadan di tanah kelahirannya untuk pertama kali sebagai Wakil Gubernur Lampung. 

Wagub Jihan menyapa seluruh masyarakat Lampung Timur dengan penuh kehangatan.

"Lampung Timur adalah tanah Kelahiran saya, dan ini adalah safari Ramadan pertama yang saya kunjungi dari 15 kabupaten kota," ucap Wagub.

"Semoga ini menjadi suatu simbol komitmen bahwa Jihan Nurlela selaku Putri daerah tidak akan melupakan kabupaten tercintanya yaitu Lampung timur, untuk terus bersama - sama membangun kabupaten tercinta ini," kata Wagub Jihan.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Jihan mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung Timur agar meningkatkan Iman dan Taqwa untuk dapat meraih sebanyak - banyaknya pahala di bulan ramadan ini.

Wagub Jihan juga mengatakan bahwa Safari Ramadan ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat silaturahmi kepada masyarakat Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan juga menyerahkan sejumlah bantuan diantaranya santunan anak yatim, bantuan kepada Lansia dan bantuan untuk Masjid.

  

Wagub Jihan Nurlela Resmikan Dimulainya Perbaikan Ruas Jalan Di Kabupaten Lampung Timur

Lampung Timur --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan Groundbreaking perbaikan ruas jalan Jabung - Simpang Maringgai, desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, Selasa (11/03/2024).

Perbaikan ruas jalan Jabung - Simpang Maringgai dengan Anggaran Rp. 10,8 Miliar ini merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur - Wakil Gubernur Lampung. 

Wakil Gubernur Jihan menyebutkan bahwa dimulainya perbaikan  jalan ini merupakan momen yang penting dan bersejarah menandai dimulainya  upaya mewujudkan visi-misi Pembangunan Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani dan Wagub  Jihan Nurlela.

"Acara ini bukan hanya simbol dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga awal dari komitmen kami untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung," ucap Wagub.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang bertujuan untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah dan peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung.

"Insya Allah Provinsi Lampung dalam dua sampai tiga tahun lagi, akan mulus jalannya,Dengan jalan yang sudah dibangun ini, tolong dijaga sama-sama agar jalannya tetap bagus," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Dinas BMBK, Sukmawan Hendriyanto mengatakan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung. 

Dari alokasi anggaran tersebut untuk di Kabupaten Lampung Timur sendiri terdapat 5 kegiatan penanganan jalan yaitu : 

1. Rehabilitasi Jalan Ruas Metro-Tanjung Kari.

2. Rehabilitasi Jalan Ruas Tanjung Kari-Pugung Raharjo.

3. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kota Gajah-Gedong Dalam.

4. Pembangunan Duplikasi Jembatan Way Sekampung Kibang, dan

5. Rekonstruksi Jalan Ruas Jabung-Sp. Labuhan Maringgai.

 

  

Tenaga non-ASN dilingkungan Pemprov Lampung Terima SK Perpanjangan Tenaga Kontrak di Masa Transisi Penataan Pegawai

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Penyerahan Petikan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Perpanjangan Tenaga Kontrak Dalam Masa Transisi Penataan Tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 bertempat di GSG Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Selasa (11/03/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana didalamnya ditegaskan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dengan demikian, sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Sebagai bagian dari komitmen dalam penataan tenaga non-ASN, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi tetap dapat bekerja hingga proses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara selesai. 

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.125 tenaga non-ASN menerima Petikan Keputusan Gubernur Lampung yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur  dan Wakil Gubernur Lampung yang dibagi menjadi dua sesi.

Pada sesi pertama diikuti oleh sebanyak 1.615 tenaga non-ASN yang berasal dari 27 perangkat daerah dan sesi kedua diikuti oleh 1.510 tenaga non-ASN yang berasal dari 14 perangkat daerah.

Gubernur Lampung  dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan bahwa di masa transisi ini, tenaga non-ASN Pemerintah Provinsi Lampung akan tetap mendapatkan hak-haknya.

"Pemerintah Provinsi Lampung sudah pasti memastikan dalam masa transisi ini tenaga non-ASN yang kami angkat sudah kami pastikan memenuhi kriteria dan mendapat kepastian hingga proses seleksi aparatur sipil negara telah selesai," tegasnya.

Menurut Gubernur Rahmat Mirzani, perpanjangan kontrak ini merupakan sebuah bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya harapkan meskipun bapak ibu sekalian non-ASN, tapi tidak mengurangi pelayanan bapak ibu sekalian kepada masyarakat. Saya ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung," lanjutnya.

Rahmat Mirzani juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan visi dan misi provinsi Lampung yaitu 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045'.

"Kedepan kita memiliki tanggung jawab besar, sebagai pemerintah mari kita sama-sama mengajak, membawa Lampung kedepan untuk menjadi Lampung yang maju, Lampung yang lompat mengejar ketertinggalan, kita akan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 visi ini menuntut kita semua untuk bekerja lebih keras, lebih cepat dan lebih cerdas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus pastikan birokrasi kita berjalan dengan integritas, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Wagub Jihan Nurlela juga menegaskan kepada para pegawai Non ASN yang telah diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik - baiknya.

"Diharapkan tenaga Non-ASN yang hari ini diberikan sk perpanjangan, baik kita tahap 1 maupun tahap 2 dapat semakin meningkatkan kinerjanya, dapat selalu menjaga integritasnya, tetap loyal dan berkualitas dalam pelayanan yang diberikan. Saudara sekalian adalah bagian dari sistem yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan terbaik," tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kerja nyata dengan bersinergi bersama semua pihak.

"Kita harus memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan integritas, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak, kita akan mampu menjadikan Lampung sebagai bagian dari transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pendampingan sehingga seluruh tenaga non-ASN di masa transisi ini tetap mendapatkan hak-haknya.

"Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pendampingan. Pastikan bahwa dalam masa transisi ini tenaga Non-ASN tetap mendapatkan hak-haknya, gaji, THR dan lain sebagainya, sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

  

Gubernur Lampung Kukuhkan dan Lantik Pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung Periode 2025-2030

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengukuhkan dan melantik Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Lampung periode 2025-2030, Selasa (11/03/2025).

Dalam acara yang berlangsung di Balai Keratun tersebut juga dilaksanakan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Lampung, 

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 002/PKK.PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung. 

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/V.12/M.Hk/2024 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus TP PKK Provinsi Lampung periode 2025-2030 resmi dilantik. 

Dalam naskah pelantikannya, Gubernur juga menegaskan kepercayaan bahwa seluruh pengurus akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, demi mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 

Gubernur Lampung juga mengukuhkan dan melantik Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Nomor 002/POS/POSYANDU/PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari, S.E., M.M., dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. 

Kemudian, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/168/V.12/M.Hk/2025 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 resmi dilantik. 

Dalam naskah pelantikannya, Gubernur juga menegaskan kepercayaan bahwa seluruh pengurus akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, demi meningkatkan peran serta Posyandu dalam melaksanakan enam bidang standar pelayanan minimal. 

Dalam sambutannya, Gubernur Mirzani, yang juga menjabat sebagai Pembina TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi Lampung, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi. 

Gubernur berharap TP PKK Provinsi Lampung dapat segera menyusun dan melaksanakan program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, serta berinovasi dalam mendukung pembangunan daerah. 

"TP PKK diharapkan menjadi mitra strategis dalam program kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan keselamatan ibu dan anak di seluruh pelosok Lampung," tegas Gubernur. 

"Saya berharap TP PKK melalui berbagai programnya dapat menjadi mitra utama dalam sosialisasi dan pendampingan program kesehatan ibu dan anak di seluruh pelosok, terutama dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan keselamatan ibu dan anak." tambahnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya keselarasan program kerja TP PKK dengan kebijakan pemerintah provinsi dan perlunya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, dalam sambutannya menyatakan komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan kolaboratif. 

"Kami berkomitmen untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, mengemban tugas mulia ini dengan rasa tanggung jawab, tulus, dan ikhlas," ujarnya.

Purnama Wulan Sari  mengajak seluruh pengurus untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas. 

"Marilah kita melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas," ajaknya. 

 

  

Safari Ramadan di Lampung Utara, Gubernur Rahmat Mirzani Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat

Lampung Utara ---- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Safari Ramadan di Kabupaten Lampung Utara, Senin (10/3/2025).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Mirza mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja di tanah kelahirannya untuk pertama kali sebagai Gubernur Lampung. 

Gubernur kemudian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun Lampung yang lebih maju dan sejahtera.

“Kita harus terus bekerja sama dalam membangun Provinsi Lampung, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara,” ujar Gubernur di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara.

Gubernur Mirza selanjutnya menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang strategis dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha di daerah. Ia meminta Bupati Lampung Utara untuk memastikan pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sektor produktif.

"Bangun jalan sesuai dengan kebutuhan para petani, bangun jalan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Gubernur. 

Sementara itu, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan perdana Gubernur Mirza ke Lampung Utara.

Di kesempatan yang sama, Bupati Hamartoni mengungkapkan harapannya agar 12 ruas jalan kabupaten dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan provinsi guna mengurangi beban fiskal daerah

Menurut Bupati, Kabupaten Lampung Utara menghadapi tantangan ketidaksesuaian antara pendapatan dan beban belanja, sehingga peningkatan status ruas jalan tersebut menjadi solusi yang diharapkan dapat meringankan beban daerah dalam perawatan infrastruktur.

Selain itu, Bupati juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang lebih dari Rp. 100 miliar dari Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk tunggakan sebesar Rp. 73 miliar. Sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, Jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah sepakat menghibahkan tanah kepada Provinsi Lampung untuk pembangunan Gedung Samsat di Lampung Utara. 

"Oleh karenanya, Pak Gubernur, mohon kiranya agar pembangunan Gedung Samsat ini dapat dianggarkan dalam APBD Provinsi Lampung," harap Bupati Hamartoni Ahadis.

Dalam kunker Safari Ramadan di Kabupaten Lampung Utara, Gubernur Mirza juga menyerahkan sejumlah bantuan diantaranya santunan kepada 10 anak yatim, bantuan masjid, bantuan pupuk cair kepada 20 Gapoktan, serta bantuan dryer. 

  

Gubernur Lampung Tinjau Pasar Murah di Kotabumi, Pastikan Stok Pangan Aman Saat Ramadan dan Jelang Idul Fitri

Lampung Utara --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis meninjau Pasar Murah dalam rangka menyambut Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 H, di Taman Olah Seni Kotabumi, Senin (10/3/2025). 

Pasar murah ini menjadi salah satu wujud nyata perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masyarakat. Melalui pasar murah ini, Gubernur Mirza ingin memastikan bahwa stok bahan pangan tersedia dan masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau untuk mengendalikan laju inflasi. 

"Kita pastikan lebaran tahun ini semua stok bahan pangan tersedia," kata Gubernur Mirza. 

Gubernur Mirza juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau memborong secara berlebihan untuk menjamin kestabilan serta mengantisipasi kenaikan harga. 

"Masalah harga naik atau tidaknya, tergantung masyarakat. Kalau masyarakat panik, membeli dengan banyak, pasti harga akan naik. Masyarakat tinggal atur pembelian, jangan membeli sekaligus," imbau Gubernur. 

Adapun komoditas yang dijual dalam pasar murah ini dijual dengan harga dibawah pasaran dan dibawah HET serta disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Antara lain Beras SPHP Rp. 11.600/kg dan Rp. 58.000,-/5 kg (5 ton), Minyak goreng Rp. 14.000,-/1 liter (2 ton), Gula pasir Rp. 15.000,- /1 kg (2 ton), Tepung Rp. 8.000/1 kg (2 ton), Telur ayam Rp. 25.000/ kg (500 Kg), Daging Ayam 29.000/ekor, serta cabai merah, bawang merah dan bawang putih. 

  

Entaskan Kemiskinan, dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Gubernur Mirza Beri Bantuan Sembako, Kursi Roda, Hingga UEP


LAMPUNG UTARA -- Guna mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan bantuan sembako, kepada keluarga miskin, di Kelurahan Kota Bumi Tengah, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Senin (10/03/2025).

Penyerahan bantuan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadhan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., di Kabupaten Lampung Utara.

Selain sembako sebanyak 50 paket, bantuan lainnya juga diberikan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) peralatan kerja bengkel las sebanyak 5 buah.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, juga memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlantar. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pemberian alat bantu disabilitas.

Pelaksanaan program bantuan tersebut, sejalan dengan visi misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, periode 2025-2030, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.

Pada rangkaian Safari Ramadhan tahun ini di Lampung Utara, Gubernur Mirza, yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, dan Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, turut memberikan bantuan kursi roda sebanyak 2 unit, alat bantu dengar 1 buah, dan tongkat kruk satu buah, untuk penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Puasa Bu?, tanya Gubernur Mirza, sembari menyerahkan bantuan sembako.

Iya pak puasa, Jawab ibu penerima sembako, sembari menerima bantuan tersebut.

"Alhamdulillah, mohon diterima ya ibu-ibu, sembako ini bisa langsung di masak untuk buka puasa nanti sore," kata Gubernur Mirza sembari tersenyum kepada ibu-ibu yang menerima bantuan sembako.

Sementara itu, Ibu Riski, orang tua dari Rafa adyatama Nugraha, salah satu penerima bantuan kursi roda, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Ia pun mendoakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, agar selalu diberikan kesehatan, mendapat keberkahan, dan dilimpahkan banyak rezeki.

"Assalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh, Saya ibu dari Rafa adyatama Nugraha, penerima bantuan kursi roda, berterima kepada bapak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Saya doakan semoga bapak sehat selalu, berkah, dan banyak rezekinya, aamiin yaa robbal alamiin, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barokatuh," ucap ibu Rafa.

Intermezzo

Travel

Teknologi